admin 
Tual Mediasaiber. Dalam rangka kunjungan kerja dari Kepala BKKBN RI, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Pemerintah menggelar rapat koordinasi stunting di tingkat kota tual, Selasa 28 Mei 2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN RI, Plt. Kepala Perwakilán BKKBN Provinsi Maluku, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tual, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual, Staf Ahli Walikota Tual, Asisten Setda Kota Tual, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Tual,Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Tim Petcepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Tual,Camat se-Kota Tual, Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Tual,Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Masyarakat dan Tokoh Perempuan se-KotaTual, Para Kepala Ohoi/Finua dan Kelurahan se-Kota Tual,Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan sejumlah wartawan.
Penjabat Walikota Tual dalam sambutan mengatakan, Kota Tual merupakan salah satu Kota di Provinsi Maluku, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2007. Secara administrative Kota Tual memiliki 5 Kecamatan, 27 Desa yang di Kota Tual disebut dengan Ohoi/Finua dan 3 Kelurahan. Isu strategis pembangunan daerah Kota Tual diTahun 2024, adalah penguatan ekonomi, peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur yang berkelanjutan, untuk meningkatkan daya saingdaerah. Sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi.
Dijelaskan, Untuk menurunkan angka stunting, Pemerintah Kota Tual telah mengambil beberapa langkah strategis, diantaranya :
1. Menerbitkan Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Peran Kelurahan/Ohoi
dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting
Terintegrasi di Kota Tual.
- Setiap Desa/Ohoi /Finua telah mengalokasikan anggaran dari APBDes untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting, diataranya berupa program DAHSYAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), penyuluhan oleh kader posyandu, dan pengadaan makanan tambahan bergizi bagi anak dan ibu hamil.
-
Semua OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tual telah memiliki Ohoi/Finua binaan. Satu OPD membina satu Ohoi/Finua, dan menjadi
orangtua asuh bagi anak beresiko stunting di desa binaan masing-masing. -
Di Tahun 2024. 30 desa/kel urahan menjadl lokus stunting, agar semua desa, dapat berfokus pada upaya percepatan dan pencegahanstunting. Dimana di Tahun 2023, hanya 19 desa yang menjadi lokus stunting.
-
Pemerintah Kota Tual telah menindaklanjuti MoU Antara BKKBN dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan tentang
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Penguatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dalam bentuk konseling Pra Nikah bagi CATIN, untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL (Siap Nikah Siap Hamil) sebagai prasyarat melangsungkan pernihakan, sehingga tidak melahirkan anak.
Menurut Renuat, Selain 5 langkah strategis pencegahan stunting yang sudah dilaksanakan, Pemerintah Kota Tual pada bulan Juni, siap melaksanakan intervensi beresiko stunting.
“serentak sebagaimana diamanatkan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 400.3.3/3161/tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di daerah. Olehnya itu, Saya meminta kepada semua OPD untuk dapat meningkatkan sinergitas dalam aksi intervensi dan konvergensi percepatan penurunan stunting”ucapnya.
Renuat juga menyampaikan, Rapat Koordinasi TPPS Tingkat Kota Tual yang dilaksanakan pada hari ini, menjadi momen bersejarah karena disaksikan langsung oleh Kepala BKKBN RI, dan juga Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
“Hal ini tentu menjadi suatu kehormatan, karena bapak Kepala BKKBN berkenan berkunjung ke daerah kami. Semoga kehadiran bapak Kepala BKKBN pada hari ini, menjadi motivasi bagi kita. Utamanya, Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat kota hingga desa, teristimewa Tim Pendamping” Hormat Renuat kepada Kepala BKKBN RI
