Tual Mediasaiber. Wali Kota Tual Adam Rahayaan, S.Ag., M.Si memastikan bahwa pembangunan rumah warga Yarler yang terdampak konflik sosial akan secepatnya dirampungkan sebelum akhir masa jabatannya. Janji itu disampaikan Rahayaan dalam sambutan lisan pada acara rekonstruksi sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah warga Yarler yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Selasa, (30/5/2023) pukul 16:00 WIT.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengaku jabatan apapun yang disandang harusnya proaktif dan tanggap cepat dalam merespon keadaan dilingkungan masing-masing.
“Bahkan sampai ke tingkat RT-pun harusnya kita mampu untuk mendeteksi dini keseharian di lingkungan dimana kita diamanahkan dalam jabatan masing-masing. Melihat sesuatu yang mencurigakan sudah harus kita bersikap. Tidak boleh kita biarkan larut sudah terjadi melebar sana sini baru kita saling melempar salah ke yang lain. Bagi saya itu adalah tandanya kita sama-sama gagal dalam mendidik dan bertanggung jawab dilingkungan masing-masing.” Terang Rahayaan.
Kata Adam, seorang pemimpin adalah dianggap berhasil apabila cepat tanggap melihat persoalan sekecil apapun dilingkungan itu. Itu baru pemimpin yang berhasil. Sedangkan pemimpin yang gagal adalah ketika dia membiarkan masalah yang kecil sudah melebar sampai kepada yang lain baru kita turun tangan, itu adalah pemimpin yang gagal dan dianggap sudah terlambat.
“Ini penting buat bapak-bapak dan ibu-ibu RT-RT ini. RT-RT itu sudah harus mampu. Anggaran ini sedikit untuk kita ketahui bersama.” Cetusnya.
Kata Rahayaan, beberapa waktu lalu datang sejumlah OKP menggelar aksi demon dengan membawa aspirasi supaya meminta agar dipercepat pembangunan rumah warga dimaksud. Namun, sebagai pimpinan pemerintahan dirinya bersama DPRD telah melaksanakan tugas dengan sebagimana mestinya.
“Saya dan pak Wakil bapak-bapak anggota dewan terhormat adalah jabatan yang dipilih oleh rakyat. Kami tahu tentang apa yang menjadi tanggung jawab kami, kami tahu tentang apa yang harus kami perbuat. Kami tidak tidur. Sejak peristiwa ini anggaran ini kita anggarkan di Infokom untuk pengadaan CCTV supaya kita letakkan di tempat-tempat yang selama ini kita duga ada tabrak lari, ada panah lari, ada yang menggunakan kendaraan tanpa plat motor itu supaya dia mendeteksi dini untuk kita gampang bisa mencari pelaku dan lain-lain. diluar dugaan peristiwa ini muncul. Jadi, adik-adik yang kemarin datang itu tidak salah.” Turut Adam panjang lebar.
Lanjut Rahayaan, bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah penetapan APBD Kota Tual sehingga tidak mungkin atau pihaknya lalai dalam membiarkan masalah ini.
“Hari ketiga kita langsung one the spot di lapangan menemui keluarga korban disini. Kita jalan kaki kita bobol buka itu sekat antara sinar pagi dan Yarler. Dari situ kita rapat perdana di SD tingkat ini. Kembali ke anggaran ini, karena kita mencari-cari sumber anggaran dari badan penanggulangan pusat itu tidak akan mungkin tahun depan juga belum tentu ada jaminan. Karena peristiwa musibah ini tidak hanya ada di Tual tetapi ada dimana-mana. jadi berharap kita ajukan proposal ke badan penanggulangan bencana pusat tidak akan mungkin?
“Oktober saya dan pak Wakil harus mengakhiri masa jabatan saya tidak mau tinggalkan masyarakat diatas dalam keadaan melihat serpihan rumah yang berserakan kiri kanan. Mereka numpang di rumah orang. Kita tinggal dengan orang lebih dari 2-3 hari saja katong sudah malu hati. Apalagi bayangkan rumah tidak ada kepastian kapan mereka berlindung lalu selama ini mereka berkeliaran dimana-mana, itu menjadi pekerjaan rumah saya sehingga mohon maaf bapak-bapak yang berkenan hadir, kita gunakan hak pergeseran anggaran berdasarkan Permendagri nomor 77 karena musibah seperti ini tidak bisa terkatung-katung lama.” Pinta Walikota.
Kata dia, memang PUPR telah menyediakan sejumlah angggaran tapi cuma per rumah hanya 20 juta. Saya berfikir pak kadis 20 juta mau bangun apa? Bikin fondasi juga belum tentu cukup? Karena itu kita kemudian rapat demi rapat demi rapat demi rapat. Semua argumentasi dan semua ketentuan dibuka lebar-lebar kita lihat sama-sama putuslah kita menggunakan pergeseran anggaran kemudian kita harus menyurati BPKP untuk pendampingan.
Tim berangkat ke Ambon presentasi dihadapan BPKP perwakilan Maluku. Tipe rumahnya apa, anggarannya berapa, detil. Berapa jumlah rumah? Mana kategori berat, ringan sedang semuanya kita presentasikan. Dari situ BPKP menyatakan bersedia dan syarat-syarat formal harus kita tempuh.
Kemudian setelah balik kita undang korban hadir di pendopo kita presentasikan rumah yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Saya bilang kalo tipe rumah sesuai ukuran rumah yang rusak tidak mungkin. Kita tawarkan tipe rumah yang seperti ini yang penting bapak-bapak bisa tenang dan berlindung dulu. Nanti kedepan dapat rejeki dari mana silakan.
“Jadi bapak-bapak yang korban yang berdomisili disini mohon untuk bisa dimaklumi. Bahwa ini adalah langkah menurut bahasa istilah saya yaitu sudah langkah yang paling nekat untuk saya berani melakukan pergeseran anggaran.” Pungkasnya.
Nanti pada saat perubahan baru akan tampak pada batang tubuh perubahan anggaran. Ini sistim yang sudah lazim di seluruh republik Indonesia, kabupaten lain di republik ini sudah jalan dengan sistim pergeseran anggaran itu jadi sekali lagi mudah-mudahan hari ini mari sudah kita membaur seperti biasa.
“Jangan sampai acara damai selesai ada yang masih sungkan-sungkan datang kesini tegur sapa jangan. sebab kalo itu terjadi berarti masih ada perasaan sekat diantara kita.” Tutup Walikota Tual.