admin 
PERKUAT TATA KELOLA KEUANGAN, PEMKOT TUAL KONSULTASI LANGSUNG KE KEMENDAGRI
_Wali Kota Tual Bertemu Dirjen Bina Keuangan Daerah Bahas Transfer Daerah & Pembiayaan Pembangunan_
JAKARTA Mediasaiber. 4 Agustus 2026* – Pemerintah Kota Tual terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan resmi antara Wali Kota Tual, *H. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si., MH*, dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Tual didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual *Ridwan Fadirubun* dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual *Bambang Halim, S.Hut*.
Pihak Kemendagri diwakili oleh Direktur Fasilitasi Transfer dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, *Nasrun, SH., MH*.
Agenda utama pertemuan ini membahas kebijakan transfer ke daerah, penguatan pengelolaan fiskal, serta identifikasi berbagai peluang pembiayaan pembangunan. Hal ini merupakan langkah strategis Pemkot Tual untuk mendukung percepatan program prioritas daerah.
“Kehadiran langsung kami di Kemendagri adalah bentuk keseriusan Pemerintah Kota Tual dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Kami ingin memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Wali Kota Tual.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Kota Tual berharap dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.
Hingga saat ini, materi dan hasil pembahasan secara rinci belum dipublikasikan. Namun, komunikasi langsung antara Pemkot Tual dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta membuka ruang percepatan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang akurat, efisien, dan tepat sasaran.
